Ketika Solusi Generik Tidak Selalu Manjur

Standard

Usaha kecil dan menengah (UKM) telah lama dipahami memiliki peran signifikan bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Secara spesifik, keberadaan UKM mampu mengentaskan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja dan kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB). Seiring dengan meningkatnya kompetisi bisnis, terutama persaingan terhadap perusahaan besar dan modern menempatkan UKM dalam posisi yang rentan. Di Indonesia, hampir sebagian besar UKM beroperasi secara tradisional di lini produksi dan pemasaran. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, permasalahan-permasalahan utama yang dihadapi UKM bukan karena ukurannya yang kecil tetapi karena isolasi yang menghambat akses UKM pada pasar, informasi, modal dan dukungan institusional.

Selama ini pembinaan UKM di Indonesia sering dilakukan dengan pendekatan “gebyah uyah” (one size fits all). Artinya pembinaan yang dilakukan tidak dibedakan kebutuhannya yang spesifik. Dengan pemetaan permasalahan dasar, strategi pembinaan yang tepat dapat dirumuskan dengan tepat pula. Analogi sederhananya, jika seseorang menderita suatu penyakit, tentunya perlu diidentifikasi secara tepat jenis penyakit yang diidap. Tidak semua solusi generik yang diberikan dapat menyelesaikan beragam masalah.

Pemahaman yang baik akan peta inti permasalahan dapat membantu pemerintah atau pengambil kebijakan merumuskan dan menetapkan pola pembinaan UKM yang tepat sasaran.  Oleh karena itu, menjadi relevan dan penting untuk memikirkan pembinaan yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Salah satu pendekatan yang dapat dipilih adalah dengan melakukan pengelompokan (clustering). Pengelompokan ini nantinya akan membantu dalam mendesain program pembinaan yang tepat sasaran dan tepat metode. Paling tidak terdapat dua metode pengelompokan yang dapat dijalankan secara berbarengan, yaitu (a) pengelompokan berbasis masalah (problem-based clustering) dan (b) pengelompokan berbasis orientasi (orientation-based clustering). Pengelompokan ini juga bisa disaling-silangkan.

Pengelompokan berdasarkan masalah mengacu pada kendala-kendala yang dihadapi oleh UKM terkait modal, sumber daya manusia, kreativitas, teknologi, manajemen, dan sebagainya. Namun semuanya perlu dibuat spesifik. Misalnya, masalah kreativitas apa yang spesifik. Jika masalah (bagi UKM yang sudah menjalankan) atau orientasi (yang akan menjalankan) pengusaha mebel yang (akan) menyasar ekspor ke negara Italia, misalnya, ada baiknya pendampingan ditekankan kepada pemahaman selera pasar Italia. Termasuk di dalamnya, misalnya, proses pengawetan bahan baku yang tahan terhadap cuaca di empat musim.

Pengelompokan berdasarkan orientasi merujuk pada visi masa depan yang dimiliki oleh pemilik UKM itu sendiri. Sebagai contoh, tidak sedikit pemilik UKM yang berorientasi untuk lebih mengembangkan usaha yang dijalankannya. Yang tadinya hanya fokus pada pasar lokal, memutuskan untuk melakukan ekspansi ke pasar internasional. Namun, di sisi lain, ada pula pemilik UKM yang sudah merasa puas dengan apa yang dicapainya. Kepuasan pencapaian yang didasarkan pada parameter-parameter non keuangan. Sepanjang usaha yang dijalankan mampu menghidupi kebutuhan keluarga, menyekolahkan anak-anaknya hingga mendapatkan gelar sarjana, mereka sudah merasa cukup. Atau, ada juga mereka yang sudah cukup puas jika usaha yang dirintisnya mampu memberikan keberkahan bagi lingkungan sekitar. Memberikan pelatihan menembus pasar ekspor kepada mereka yang disebut belakangan nampaknya menjadi kurang relevan. Hal ini mirip dengan memberikan obak pilek kepada mereka yang sakit perut.

Dengan mengelompokkan UKM secara spesifik, nampaknya dampak beragam program pendampingan atau pembinaan akan bisa ditingkatkan. Pemerintah, saya yakin juga tidak mungkin jalan sendiri. Karenanya, perlu menggandeng pihak lain yang mempunyai ‘solusi spesifik’, seperti asosiasi industri, lembaga swadaya masyarakat, dan universitas.

Setujukah Anda?

Determining sustainability

Standard

Hari ini (Kamis, 20 Nopember 2008) saya mengikuti workshop Determining and Measuring SUstainability di Hamsphire Hotel, Groningen. Salah satu pembicaranya adalah calon PhD yang sore harinya akan segera dikukuhkan, Mark McElroy. Sudah cukup banyak buku atau tulisan-tulisan McElroy tentang knowledge management dan sustainability innovation.

Sustainability atau dalam bahasa Indonesia, kita menyebutnya sebagai kesinambungan, masih merupakan hot issue saat ini. Erat hubungannya dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keberlangsungan ekosistem di muka bumi ini, sejalan dengan meningkatnya kerusakan-kerusakan yang terjadi. Dalam pemaparannya McElroy menawarkan sebuah pendekatan untuk mengukur sustainability. Ukuran-ukuran yang sudah berkembang selama ini, jika ditinjau dalam kajian epistemologi memuat tiga hal utama: aspek normatif, aspek deskriptif dan aspek normatif yang lain. Artinya? McElroy menegaskan bahwa sampai sejauh ini belum ada ukuran-ukuran sustainability yang menyentuh dasar apa yang sebenarnya perlu diukur dalam kajian sustainability.

McElroy menawarkan sebuah pendekatan baru yang diberi nama Social FootPrints Method, matriks untuk mengukur social sustainability performance baik terutama dalam level organisasi. Menurutnya, pengukuran sustainability dapat dilakukan dengan berdasar pada apa yang disebut dengan Triple Bottom Line yaitu environment bottom line, economic bottom line dan social bottom line. Ketiga aspek tersebut akhirnya akan menentukan kinerja sustainability yang ujungnya akan berimbas pada sisi financial bottom line pihak yang diukur.

Moga aja pendekatan baru yang ditawarkan McElroy dengan menyentuh aspek sosial melengkapi pendekatan-pendekatan terutama untuk mengukur sustainability yang sudah dikembangkan selama ini. Bagaimana dengan konsep ini di Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang?

Mengenal Riset Kualitatif

Standard

Berangkat dari riset kuantitatif yang selama ini sudah menjadi semacam tradisi riset di lembaga saya bekerja. Menyimak materi kajian mengenai riset kualitatif membawa nafas segar bagi pikiran. Setidaknya mungkin itu yang dirasakan oleh sebagian besar mahasiswa (termasuk saya) yang mengikuti kuliah Umum yang diberikan oleh Dr. Bartjan Pennink, Pakar Riset Kualitatif dari Faculty of Economics and Business, Groningen bulan April lalu di MM UGM. Beruntung saya bisa mengikuti acara tersebut.

Apa itu riset kualitatif? Apakah perbedaan mendasar dari riset berbasis kuantitatif? Data yang digunakan kah? Pendekatan yang diambil? Atau apa?

Merujuk teori metode penelitian, sudah jamak dikenal bahwa pendekatan riset yang lazim dilakukan adalah riset kuantitatif dan kualitatif. Riset kuantitatif umumnya digunakan untuk mencari jawaban atas serangkaian argumen awal (dugaan) yang berbasis teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Maka tidaklah mengherankan, pendekatan riset ini biasanya dengan membuat serangkaian hipotesis untuk diuji kebenarannya. Dengan tools statistik (apakah itu uji beda, uji korelasi, uji regresi dan lainnya). Dengan kata lain, pendekatan ini mengajak peneliti untuk membuktikan teori sebelumnya dengan kondisi yang ada sekarang ini (yang sedang diuji), apakah mendukung atau memberikan temuan baru yang lain. Inilah yang disebut dengan explanatory research, mencari penjelasan dari fenomena-fenomena yang ada (umumnya secara statistik).

Bagaimana dengan riset kualitatif, apakah tidak menggunakan data dan serangkaian angka-angka? Secara historis, pendekatan riset ini sangat dikenal dalam penelitian sosial (antropologi, sosiologi) yang mencoba mengungkap dan menggali secara mendalam suatu kondisi atau fenomena sosial tertentu. Dalam perkembangannya, pendekatan ini pun kemudian banyak diadopsi dalam penelitian manajemen/bisnis. Pendekatan kualitatif selalu didasari pada ‘open questions’ atas satu fenomena yang ditemui. Pertanyaan-pertanyaan terbuka dengan kata ‘mengapa’ dan ‘bagaimana’. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang sudah didukung oleh teori-teori established sebelumnya, pendekatan kualitatif biasanya tidak atau belum ada teori basic/kuat yang mendukung. Karenanya, memang pendekatan ini dimaksudkan untuk menggali atau mengeksplor apa yang ada di lapangan. Itulah yang disebut dengan exploratory research. Sehingga, umumnya, tidak memiliki argumen sementara yang akan diuji, tapi justru menyengaja, membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk menggali lebih dalam lagi. Apakah dengan demikian, tidak diperlukan data? Tentu saja, dalam riset kualitatif, data berupa angka, gambar dan lainnya menjadi penguat temuan yang sedang dikaji. Jadi, adalah tidak benar, jika hanya penelitian kuantitatif yang selalu menggunakan angka/data. Sedangkan penelitian kualitatif sama sekali tidak menggunakan angka/data.

Lalu, mana yang baik dipilih? Perlu dicatat, pendekatan atau metode merupakan cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mencari jawab/mengungkap suatu fenomena tertentu. Dalam tradisi kuantitatif, tak heran kita sering mendengar, klaim yang menyatakan bahwa penelitian kuantitatiflah yang lebih baik dari kualitatif, karena hasilnya relatif dapat digeneralisir, dan cukup kuat untuk dibuktikan (secara statistik). Sementara disisi lain, klaim dari pihak lain, mengatakan, banyak fenomena sosial yang justru tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka/data. Data tidak bisa bercerita dengan sendirinya. Atau, justru banyak fenomena-fenomena perilaku yang tidak terungkap dengan baik, jika diteliti dalam koridor numbering.
Aha, kalau begitu, setiap pendekatan memiliki sisi kelebihan dan kelemahan masing-masing. Dengan demikian, peneliti bisa tahu kapan dan dalam cakupan riset yang seperti apa suatu pendekatan bisa digunakan. Dan bukan gagahan, mengadopsi sekian banyak pendekatan, padahal sebenarnya yang sederhana sekalipun sudah cukup.

Bagaimana menurut Anda?

PS: Hjertelige bedankt voor Bartjan, yang sudah mendelivery materi kualitatif menjadi begitu simpel, menarik dan sangat mudah dimengerti.

Korupsi bukanlah karakter permanen: so what?

Standard

Itulah pernyataan menarik yang disampaikan oleh PhD baru, kang Harry Seldadyo Gunardi dalam PhD defense, kamis lalu (20 Maret 2008). Berikut sedikit liputannya, langsung dari Academic gebouw, RuG Groningen at 16.15 CET. 😉

Korupsi telah memberikan banyak konsekuensi tidak hanya dampak ekonomi tetapi juga sosial. Terlihat dari jumlah rakyat miskin yang ada dengan kecenderungan semakin meningkat. Ditambah, dengan tingkat kematian balita dan tingkat putus sekolah yang masih saja tinggi. Selain itu, korupsi juga memberikan efek yang negatif pada distribusi pendapatan suatu negara, khususnya pada kualitas infrastruktur publik dan pertumbuhan produktitivitas. Indeks korupsi menunjukkan bahwa sekitar 60-80% negara-negara di dunia dipimpin oleh birokrat yang korup (Seldadyo, 2008), terutama negara-negara di Amerika Latin, Afrika dan Asia.

Banyak pakar berpendapat bahwa korupsi adalah karakter yang permanent. Sebaliknya menurut Kang Harry, pendapat ini tidaklah benar. Korupsi bukanlah karakter yang tetap, tetapi berubah sepanjang waktu, jadi, korupsi bukanlah fenomena yang statis. Dari data International Country Risk Guide (ICRG) periode 1984-2003 menunjukkan bahwa tingkat negara-negara korup justru berkurang, sementara, beberapa negara yang tidak korup (‘clean’) justru menjadi lebih korup. Lebih lanjut, sistem administrasi di suatu negara, menunjukkan adanya korelasi dengan sistem administrasi di negara-negara tetangga. Dengan kata lain, semakin dekat suatu negara dengan negara lain yang memiliki sistem administrasi yang baik, akan semakin baik pula kualitas administrasi di negara, dan sebaliknya.

***

Jika korupsi bukanlah hal permanen, semoga sedikit demi sedikit, tingkat korupsi Indonesia, berkurang, berkurang dan Indonesia menjadi salah satu negara yang ‘clean’. Someday, harapan itu masih ada … semoga.

Anyway,
Sukses Kang, buat disertasinya. Selamat kembali dan membangun Indonesia menjadi lebih baik.

Menyoal gerakan anti Islam ala Geert Wilders

Standard

Berikut adalah cuplikan diskusi bulanan deGromiest yang Sabtu, 8 Maret 2008, menampilkan bahasan yang sedang hangat-hangatnya di Belanda yaitu reaksi atas aksi Si Aktor Anti Islam terkenal, Geert Wilders yang berasal dari Partai of Free (sayangnya no freedom for Islam).

Terjadinya fenomena Wilders di Belanda ini, selain dikarenakan adanya sekelompok orang-orang Marokko dan Turki dan gambaran media2 Barat yang negatif tentang Islam, juga dikarenakan Belanda sedang mengalami krisis identitas. Mereka pun sebenarnya tidak tahu budaya mereka yang sebenarnya itu budaya yang bagaimana. Hal ini dikarenakan banyak masuknya budaya-budaya dari luar. Hal ini bisa dilihat dari pernikahan pangeran Willem Alexander dengan Maxima dari Argentina, pernikahan Ratu Beatrix dengan orang Germat Aristokrat, Prins Claus. Ibunya Beatrix pun menikah dengan Prins Bernhard yang notabene orang Jerman. Sebelumnya pernah pula ada yang menikah dengan orang Russia. Di abad ke 17 atau 18, Amsterdam dihuni oleh 70% orang luar negeri. Hal ini mengakibatkan orang-orang Belanda mengalami krisis identitas dan menumpahkan semua masalah kepada orang muslim, karena mereka adalah pihak minoritas di Belanda ini.

Hal ini dengan sendirinya akan terselesaikan seiring dengan waktu. Waktu yang akan menyelesaikan masalah seperti ini. Seiring dengan banyaknya orang-orang Islam yang duduk di kabinet pemerintahan, maupun juga makin banyaknya orang-orang muslim dan muslimah yang sukses di profesinya masing-masing seperti pengacara, accountant, dokter, actuaris, investment banker, para peneliti2 di universitas, pengusaha2 dan lain-lainnya (lihat Times, February 2008), hal ini akan bereffect positif bagi citra Islam di dunia Barat. Namun juga hal ini tidak automatis terjadi, tetap perlu adanya usaha dari pihak2 yang terkait, baik itu muslim ataupun pihak orang Belanda sendiri. Dari pihak muslim, kita tunjukkan nilai-nilai islami yang indah dalam praktek sehari-hari. Pihak Belanda pun harus mencoba untuk mengenal dan mengerti budaya baru yang hadir di masyarakat Belanda ini. Tidak sekadar mempertahankan stereotip yang buruk akan Islam, namun perlu juga melihat secara kritis apa sebenarnya yang diajarkan oleh Islam tersebut. Hal ini akan dipermudah seandainya umat-umat Islam yang ada di Belanda maupun di seluruh dunia dapat memperlihatkan keindahan, kebaikan, keramahan, kedamaian dan kesejukkan Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Bagaimana sikap/tindakan kita dalam menghadapi image Islam yang negatif di negeri Belanda (dan negeri2 barat) ini pada umumnya dan ucapan-ucapan Geert Wilders yang menghina Islam pada khususnya.

Kita harus mencoba mengambil pelajaran dari bagaimana rasulullah saw menyebarkan Islam dengan cara yang indah dan damai di Madinah. Kita sebagai umat islam harus mengaca pada diri sendiri, apakah selama ini kita sudah mempraktekan dan memperlihatkan nilai-nilai islami yang indah dan menyejukkan hati? Kita (baca: muslim dan muslimah) sebagai duta besar Islam, di pundak kitalah terletak tanggung jawab untuk memperlihatkan kepada dunia nilai-nilai Islam yang indah, ramah, damai dan menyejukkan qalbu. Tidak hanya dengan perkataan2, namun juga dengan perbuatan2 yang nyata. Dengan sendirinya image Islam akan menjadi indah, apabila penganut-penganutny a mempraktekkan nilai-nilai islami yang indah. (Sugihartono, 2008 dalam milis deGromist)

Bukannya Islam itu kan rahmatan lil alamin. 😉

Bagaimana industri perikanan tanah air kita?

Standard

Pernah makan ikan? Saya yakin, hampir semuanya menjawab iya. Pernahkah terpikir bagaimana industri ini bergerak atau dikelola? Dengan membandingkan kondisi di negara berkembang dan negara-negara maju, setidaknya kita jadi lebih paham bagaimana kualitas olah ikan yang kita konsumsi. Atau tidak jauh-jauh ke sana, bagaimana kondisi pelaku bisnis (dalam hal ini nelayan) yang memproduksi semua itu? Simak ulasannya. 😉

Selasa, 19 Februari kemarin, saya menunggui presentasi salah satu kolega dari Vietnam (Le Nguyen Doan Khoi) pada RuG PhD conference yang mengkaji kondisi industri ikan di negara maju (Barat) dan Vietnam. Jika dilakukan perbandingan kondisi nelayan dan industri ikan, berikut adalah temuannya:

Kondisi industri ikan di negara-negara Barat:
-Industri umumnya terintegrasi
-Tingkat kepadatan persediaan yang dimiliki optimal
-Kebijakan zoning dan adanya lisensi
-Memiliki pengetahuan yang baik tentang manajemen nutrisi dan makanan
-Kualitas makanan ikan cukup kering dengan good FCR (feed conversion ratio)
-Jenis penyakit yang ada umumnya yang sudah diketahui
-Daya tahan hidup ikan 95%
-Fokus pada pencegahan
-Dokumentasi baik
-Vaksinasi menjadi hal yang umum

Studi eksploratori yang dilakukan Khoi (2007) di Vietnam menunjukkan:
-Nelayan dengan skala kecil dengan jumlah yang relatif besar
-Tingkat kepadatan persediaan yang sangat tinggi
-Tidak berlaku kebijakan zoning dan lisensi
-Kurang memiliki pengetahuan yang baik tentang manajemen nutrisi dan makanan, umumny home-made feed
-Rendah kualitas tingkat kekeringan makanan ikan dengan little focus on FCR
-Sering terjadi penyakit yang tidak diketahui sebabnya dan sumber kematian
-Daya tahan hidup ikan 60%
-Fokus pada pengobatan
-Dokumentasi sangat sedikit
-Jarang dilakukan vaksinasi

Jika Vietnam menjadi keterwakilan negara berkembang, dan Indonesia merupakan negara berkembang, dengan perairan “sebenarnya menjadi salah satu aset dan sumber daya terbesar bangsa kita, bagaimana ya kira-kira kondisinya? Akankah sama dengan kondisi perikanan di Vietnam? Lebih baik? Atau sebaliknya?

*yang lagi seneng makan ikan (apalagi kalau gratis dan dimasakin, hehehe)

Mahasiswa Indonesia dan budaya Jawa, terkaitkah?

Standard

Beberapa waktu lalu, dengan teman serumah saya sempat mendiskusikan kenapa karakter dan sikap mahasiswa Indonesia terutama ketika berdiskusi dan berdebat dengan supervisor. What’s wrong? Yah, tentu saja, obrolan simpang siur yang kami lakukan, bukan mencari siapa yang benar dan salah, tapi kadang perlu untuk lebih memahami siapa kita sebenarnya. Cieee, sok wise.

“Tau ngga, kenapa? Di departemenku, sekarang-sekarang ini, mereka lebih membuka peluang buat mencari calon PhD baru dari Eastern Europe. Dan bukannya dari Asia. Alasannya, orang-orang muda dari Eropa Timur lebih berani berdebat dan berani beda pendapat. Dan itu terang-terangan. Lha, dibandingkan temen-temen dari Asia, apalagi Indonesia, kita-kita ini, wahhh, gimana gitu rasanya kalau berdebat dengan supervisor sendiri.”

Begitulah, statement kawan saya saat itu. Aha, benar juga. Kenapa ya sedemikian susah? Masih ingat di kepala saya, kesan saya pada beberapa mahasiswa waktu saya mengajar dulu, mereka begitu takut untuk berbeda dengan dosennya. Padahal, udah dipancing-pancing. Masih ingat juga, gimana rasanya saya beda pendapat pertama kali dengan supervisor sendiri, waktu diskusi ide riset. Sampai akhirnya, ditengahi oleh supervisor yang lain, yaahh, kita lihat hasilnya saja nanti. Mana yang benar … Dan saat itu, saya bilang, upsss, sorryyy …. Dan tentu saja, langsung dikomentari, “O, you don’t need to say sorry, Nurul. It’s just discussion …But, I understand your culture”

Oo, does culture matter?

Mengutip buku Magnis-Suseno (1989; 61), digambarkan bahwa

“the highest virtue for a Javanese person is the preservation of harmony in society. One is supposed to have a harmonious relationship with nature, with other people and with the spiritual world. For a Javanese the cosmos is in all its dimensions a well-regulated whole. Harmony only exists if each element stays in the place where it belongs. … The Javanese people believe that if harmony is disrupted, wars, catastrophes, hazards and misfortune will occur. Therefore, it is in everyone’s interest to sustain the existing harmony or if it is disrupted, to rebuild it.”

Saya jadi ingat nasehat kolega saya, saat itu waktu kami sama-sama pegang lembaga penelitian dan sedang menangani konflik yang ada. “Rul, kalau bisa, jangan sampai membuat konflik frontal. Boleh berbeda, boleh saya tidak setuju, tapi caranya harus cantik, demikian katanya. 

Lebih lanjut, setidaknya ada empat prinsip dalam budaya Jawa untuk menjaga keharmonisan dalam hidup ini:

  1. One should always behave according to the traditions, customs, taboos, rituals and forms of reciprocal help that have been internalized through socialization, from childhood onwards. The relationships with nature and the spiritual world are especially regulated through these traditions.
  2. The other three principles are related to the behavioural codes of conduct, which a Javanese person has to take into consideration when he is communicating with other people. These codes determine what is and is not appropriate in particular situations.
  3. The Javanese people have to follow the traditional forms of politeness in order to assure harmonious interpersonal relationships.
    1. One should in every situation behave in a way that would not lead to open conflict named as the principle of conflict avoidance
    2. One should always show the appropriate form of respect in terms of language and gesture, according to the status of that particular person, named as the principle of respect.

So, budaya dimana kita tinggal dan dibesarkan, sangat mempengaruhi how we behave ya? Menurut Anda?

Publikasi internasional: why not?

Standard

Hari ini, saya baru saja mengikuti workshop tentang publishing, bagaimana mempublish hasil kajian ke media, khususnya ke jurnal-jurnal internasional bahkan journal-journal papan atas di bidangnya, yang diselenggarakan oleh SOM Research School. Menarik dan sangat menyenangkan workshop kali ini. Really inspiring. Selain karena workshop diisi oleh seorang Profesor di bidang Marketing, Profesor Veorhoef, yang sangat-sangat produktif dan berhasil menaklukan kesulitan dan tantangan besar, konsiten dalam publikasi internasional. Cool! Juga, workshop ini, memberikan cukup dalam inspirasi bagaimana mempublikasi artikel di papan atas.

Motivasi apa yang melandasi?
Kembali, jika merujuk teori kebutuhan dan motivasi Maslow, setidaknya ada empat tipe motivasi yang mendorong akademisi begitu bersemangat untuk menulis artikel di jurnal-jurnal terutama jurnal internasional.

1.Career motives? Bagi mereka yang sudah masuk dalam sistem akademik atau yang bekerja di universitas, jelas, menulis artikel apalagi yang dimuat di jurnal internasional, setidaknya akan memuluskan dan semakin memantapkan karir yang dilalui.
2.More status? Dipercaya bahwa, dengan menulis di jurnal internasional di suatu bidang tertentu, secara otomatis akan memasukkan kita dalam lingkungan network society tertentu. Bagi sebagian besar akademisi, berada dalam sirkulasi lingkungan tersebut adalah yang so prestisius. The more we write the higher status we will get.
3.Achieving impact in the field? Bagi sebagian orang, pencapaian dengan indikator factor impact yang tinggi (banyak orang yang mensitasi tulisan kita), cukup mendorong akademisi untuk publish di jurnal internasional. Semakin menunjukkan siapa dan apa tingkat keilmuan kita yang sesungguhnya.
4.Personal development? Jelas, bagi mereka yang memutuskan untuk bergelut di dunia pendidikan, menulis adalah bagian yang tidak terpisahkan. Melihat tulisan sendiri terpublikasi di salah satu juga nasional (awalnya) dan internasional (setelah beberapa lama), it feels like intellectually orgasm, nikmat luar biasa. Puass dan nikmattt. Dan semakin tergoda untuk selalu menulis dan menulis.

Bagi saya, rasanya motivasi pertama dan keempat untuk saat ini, menjadi landasan kuat saya untuk bisa mempublikasikan riset yang sedang saya lakukan. Tantangan? Of course!
Survey membuktikan bahwa over 90% of papers is rejected, only 10% is accepted! So, why should not publish? Or?

Bagaimana dengan Anda?

Pendidikan atau lapangan pekerjaan?

Standard

Kontradiksi opini tentang komersialisasi pendidikan, sudah berkumandang beberapa waktu silam. Dan obrolan ini lagi ramai-ramainya di salah satu milis yang saya ikuti. Inikah konsekuensi tuntutan jaman? Dimana semua hal menjadi hal yang selalu ditakar? Diperdagangkan? Dan tidak terkecuali pendidikan? Bukannya memang sudah sejak dulu pendidikan menjadi barang mahal, dan akan semakin mahal bagi anak cucu kita kelak? Atau, inilah proses bangsa ini belajar.

Dibentuknya BHMN-BHMN dari beberapa universitas besar di negeri kita, disinyalir telah menjadi pemicu utama komersialisasi pendidikan. Dalih otonomi? Sisi positif, PT-PT besar ini kemudian ditantang untuk segera belajar bagaimana melakukan efisiensi internal. Yang nyatanya, memang sebagian besar PT menghadapi problem inefisiensi internal. Nah lho? Belum lagi, dengan dikuranginya subsidi pendidikan dari pemerintah. Apa tumon? Tentu saja, banyak PT yang menjadi kelabakan, kebingungan. Gimana tidak, selama ini, keenakan, ibarat anak kecil yang selalu disusui ASI oleh ibunya. Begitu disapih, menangis … meronta-ronta … perlu waktu untuk terbiasa. Sampai kapan kah?

Dan demo pun tak terelakkan untuk kontra kebijakan ini. Ah, pemerintah, bukankah hak setiap individu itu untuk belajar dan mendapatkan pendidikan yang layak? Kalau begini, gimana pendidikan Indonesia ke depan? Tapi sedemikian urgent-nya kah, isu itu diangkat, untuk isu utama bangsa ini, di era saat ini? Entahlah …

Saya jadi teringat, ketika ngobrol dengan Bapak di rumah. Saat itu, sedang maraknya demo anti komersialisasi pendidikan tinggi dan berkurangnya subsidi pemerintah. Dan sang Bapak pun berkomentar … ah, kok demonya menuntut pendidikan itu murah, alokasi subsidi untuk pendidikan, kalau semua orang di Indonesia ini berpendidikan tinggi, siapa yang mau ngurusin kerjaan yang level bawah? Bukankah lebih penting memikirkan penciptaan lapangan pekerjaan? Kalau semua lulusan PT, semua berharap dapat pekerjaan. Lha siapa yang menciptakan lapangan kerja? Apa ngga mending pemerintah fokus pada bagaimana menciptakan lapangan kerja yang luas di tengah semakin tinggi persaingan yang ada. So, kesempatan kerja tinggi, penghasilan terjamin, daya beli orang untuk sekolah akhirnya akan lebih tinggi juga …

Ahh, bener juga rasanya.

Penggusuran … Oh, Penggusuran

Standard

Penggusuran dan penggusuran. Lagi-lagi, penggusuran. Membaca dan mendengar berita seperti itu, yang sebenarnya sudah terlalu sering terjadi dan diberitakan, terjadi, diberitakan di Indonesia. Tidak hanya di kota-kota metropolitan. Bahkan di kota-kota kecil. Berulang terus. Jika memang harus demikian, salah siapa ini semua? Kenapa harus digusur? dan menggusur?

Kadang saya berfikir, kenapa kemudian hal-hal seperti ini bisa terjadi dan selalu terjadi? Yang tidak jarang, di tempat itu-itu juga. Yang sebenarnya kalau dirunut ke belakang, awalnya dari tanah yang tidak bertuan. Ya kalau toh itu bertuan, banyak orang yang berasumsi tidak bertuan. Awalnya, mungkin coba-coba. Bangun yang bisa bongkar pasang. Lama-lama, dan semakin lama, tidak ada yang melarang. Jadilah mereka-mereka ini, membuat bangunan semi permanen. Bahkan permanen. Mereka jelas-jelas sudah invest (mengeluarkan biaya) untuk membangun rumah kecil atau tempat berjualan permanen. Di semen, dibuat sedemikian indah dan nyaman untuk tempat tinggal dan berjualan. Ah aman, tidak ada yang mengusir, demikian mungkin pemikiran yang terlintas. Dan ini sudah berlangsung sekian tahun, bahkan mungkin sekian generasi.

Dan, ketika aparat tersadar bahwa tempat itu bertuan, dan akan digunakan untuk pembangunan, barulah masalah menguak. Ayo, gusur dan gusur. Jelas, mereka sudah merasa berinvestasi. Kok tega? begitu kira-kira komentar pada pihak pemerintah. Dan aparat hanya akan jawab, ya kami ini kan cuma menjalankan tugas. Hmm, dan hampir semua cerita serupa, berujung pada ketidaknyamanan. Sebut saja, kasus penggusuran pedagang kaki lima di sekitar selokan Mataram UGM beberapa tahun silam. Demo marak. Kecaman pada UGM yang sudah tidak peduli wong cilik. Dan ini pun menjadi isu senada ketika ada penggusuran dimanapun. Di jalan TOl Jakarta, baru-baru ini.

Ah kok bisa begini ya? Salah siapa?
Saya jadi teringat sewaktu di Yogya beberapa waktu lalu (Agustus, 2007). Saya sempat melewati jalan di depan Kantor Balaiyasa Yogyakarta. Seingat saya, sekian puluh tahun lalu, kira-kira tahun 85an, jalan ini sepi. Saya sering melewatinya, kalau berangkat sekolah, jalan kaki atau bersepeda. Bersama teman, kami sering mencari kenari-kenari yang jatuh. Nyaman sekali. Dan kalau haus, kami berhenti membeli es dawet gula jawa. Satu-satunya pedagang saat itu. Sekarang? Si bapak tua itu, sudah ditemani dengan pedagang-pedagang kaki lima lainnya. Yang bangunannya lebih modern, pakai tenda, kursi, bahkan ada yang sudah membangunnya sedikit permanen.

Saya sempat mikir, kok ya dibiarkan tho, ya Bapak/Ibu di Pemerintahan? Kalau sedari awal mereka sudah diingatkan, bahwa tanah itu bertuan, dilarang berjualan, mereka tidak akan mensulap daerah itu menjadi lahan pencaharian yang permanen. Segera saja. Kalau tidak, cerita kelam penggusuran yang berlarut-larut, akan selalu mewarnai harian berita di tanah air ini. Tapi mungkin, rumusnya adalah kalau bisa nanti, kenapa harus sekarang?

Oo.